Surya Paloh Tolak Revisi UU Pemilu, Dukung Pilkada Serentak 2024

oleh -
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.(ist)

Jambipers.com – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menginstruksikan fraksi partainya di Dewan Perwakilan Rakyat untuk tak melanjutkan revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain tak melanjutkan revisi UU Pemilu, Paloh juga menginstruksikan jajarannya mendukung Pilkada Serentak 2024.

Paloh beralasan Indonesia tengah berjuang menghadapi pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi. Sehingga, kata dia, partai-partai pendukung pemerintah perlu tetap solid untuk mendukung upaya pemulihan ini.

“Cita-cita dan tugas NasDem adalah sama dengan Presiden, yakni untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik,” kata Surya Paloh dalam keterangan tertulis, Jumat malam, 5 Februari 2021.

Baca Juga: Kartu Kendali Gas LPG Bersubsidi Bakal Diterapkan di Muaro Jambi

Ia mengatakan, sebagai partai politik, NasDem berkewajiban menelaah kritis setiap kebijakan. Namun, kata dia, NasDem tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya.

Keputusan Paloh ini menandakan perubahan sikap NasDem terkait revisi UU Pemilu dan penyelenggaraan Pilkada pada 2022 dan 2023. Sebelumnya, NasDem gencar mendukung revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 itu serta normalisasi Pilkada.

Kamis, 4 Februari 2021, Fraksi NasDem DPR bahkan menggelar diskusi ihwal urgensi revisi aturan ini. Diskusi itu mengundang anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan, dan Pelaksana tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra.

Ketua Fraksi NasDem DPR Ahmad Ali secara tegas menyatakan partainya mendukung normalisasi Pilkada pada 2022 dan 2023 lewat revisi UU Pemilu. Ali mengatakan tidaklah relevan jika pilkada 2022 dan 2023 disebut akan mengganggu stabilitas keamanan dan pemerintahan.

Golkar Belum Putuskan Sikap soal Revisi UU Pemilu

Partai Golkar belum memutuskan sikap terkait usulan revisi UU Pemilu dan memilih untuk menghimpun aspirasi dari berbagai kalangan termasuk internal partai.

“Keputusan fraksi nanti ketua umum yang menyampaikan. Per hari ini RUU masih ada, tapi kita lihat perkembangannya besok atau lusa, politik itu kan dinamis,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Polhukam Partai Golkar Azis Syamsuddin di Padang, Jumat, 5 Februari 2021.

Menurutnya posisi RUU pemilu saat ini tidak dalam pembahasan dan lebih cenderung Pilkada akan dilaksanakan serentak pada 2024.

Menurut Wakil Ketua DPR tersebut hingga saat ini UU Pemilu secara resmi prosesnya belum ditarik dan baru akan menuju ditarik.

Ia menjelaskan jika revisi UU Pemilu disahkan maka akan ada pilkada di 2022, jika tidak disahkan maka Pilkada di 2022 dan 2023 ditiadakan. “Konsekuensinya partai harus siap dengan dua kemungkinan tersebut, kita harus siap dengan kondisi apa pun,” katanya.

Sumber: Tempo.co