Jambipers.com, Muara Bulian — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi guna membahas persoalan krusial terkait penghasilan tetap (Siltap) atau gaji Pemerintah Desa, Senin (06/04/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang aula DPRD ini fokus membahas kejelasan hak finansial bagi Kepala Desa (Kades), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga perangkat desa dan sekretariat desa di seluruh wilayah Kabupaten Batang Hari.
Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari yang memimpin jalannya rapat menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk fungsi pengawasan dewan terhadap kesejahteraan aparatur tingkat bawah yang menjadi ujung tombak pelayanan publik.
Hadir dalam rapat tersebut sejumlah pejabat strategis di lingkungan Pemkab Batang Hari, di antaranya:
1.Kepala BPKAD Kabupaten Batang Hari
2.Inspektur Daerah Kabupaten Batang Hari
3.Kadis PMD Kabupaten Batang Hari
4.Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari
Selain dari sisi eksekutif, hadir pula perwakilan organisasi perangkat desa untuk menyampaikan aspirasi langsung, yakni PLT Ketua APDESI Merah Putih, Ketua PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), dan Ketua PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia) Kabupaten Batang Hari.
Dalam diskusi yang berlangsung cukup alot tersebut, pihak DPRD meminta penjelasan rinci dari Dinas PMD dan BPKAD mengenai kendala administratif maupun anggaran yang menyebabkan isu gaji ini mencuat.
“Kami ingin memastikan tidak ada keterlambatan hak bagi mereka yang bekerja di garda terdepan desa. Sinergi antara Bagian Hukum, Inspektorat, dan BPKAD sangat penting agar regulasi pencairan tetap sesuai aturan tanpa mengabaikan kesejahteraan perangkat,” ujar salah satu anggota dewan dalam rapat tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, RDP masih terus merumuskan rekomendasi atau titik temu antara kemampuan anggaran daerah dengan tuntutan para perangkat desa yang diwakili oleh APDESI, PPDI, dan PABPDSI.(Sam)
