Jambipers.com, Muara Bulian – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari mengingatkan Pemerintah Kabupaten Batanghari agar serius menindaklanjuti berbagai temuan BPK atas LKPD TA 2022. Meski Pemkab Batangahri kembali berhasil meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi dalam LHP BKP RI masih terbebas dari temuan.
Terdapat beberapa item kegiatan Pemkab Batanghari yang menjadi catatan atau temuan BPK yang mengundang atensi dari Anggota DPRD Batang Hari, termasuk dari Ketua DPRD Batanghari.
Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Anita Yasmin mengatakan, setiap catatan, temuan maupun rekomendasi BPK wajib ditindaklanjuti. “Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang telah meraih opini WTP. Namun, memang seperti biasa, kita kan ada beberapa catatan dari BPK dan ini wajib hukumya untuk ditindaklanjuti,” ujarnya, Senin (12/06/2023).
Anita Yasmin menilai, pihak Pemerintah Daerah bersama pihak Legislatif di daerah setempat perlu membahas beberapa catatan tersebut secara serius. “Nah beberapa item ini nantinya perlu dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar). Untuk terus memantau hal ini berjalan sesuai perundang-undangan,” ujarnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun membeberkan, beberapa dari catatan dari hasil audit BPK tersebut yakni termasuk kegiatan yang bersumber dari Dana Pinjaman Daerah. “Beberapa kegiatan pinjaman daerah yang kurang volume. Kemudian ada beberapa masalah BPJS, yang potongan BPJS itu terhadap Pegawai,” bebernya.
Tak hanya itu, persoalan Honorarium dan juga Aset Milik Pemkab Batanghari juga masuk dalam catatan BPK RI Perwakilan Jambi itu. “Ada yang tidak bergerak ya. Ada beberapa aset tanah Pemda yang mungkin berkaitan dengan sertifikatnya,”ungkap Ketua DPRD termuda se-Indonesia ini.(Sam)
