Jambipers.com, Muaro Jambi – Program peningkatan jaringan layanan air bersih perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, pada tahun anggaran 2020 lalu sarat dengan penyimpangan. Masalahnya, program berupa sambungan rumah (SR) yang bertujuan untuk meningkatkan akses air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut mayoritas salah sasaran.
Rata-rata yang dijadikan sebagai penerima manfaat program (SR MBR) merupakan orang-orang mampu secara ekonomi. Bahkan, salah satu pejabat Eselon II di Lingkup Pemkab Muaro Jambi diikutkan sebagai penerima program SR MBR tersebut.
Pejabat penerima program (SR MBR) tersebut bernama Syaifullah. Saat ini beliau menjabat sebagai Kasat Pol PP Muaro Jambi. Syaifullah tercatat mendapat sebanyak empat sambungan meteran melalui program SPAM untuk empat unit rumah miliknya yang berada di Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Muaro Jambi.
Pantauan di lapangan, di rumah milik Kasat Pol PP Muaro Jambi itu memang terpasang sebanyak empat unit meteran yang bertuliskan program DAK Air Minum APBD Tahun Angaran 2020. Rumah itu terlihat mewah dengan warna merah maron dan putih. Keempat rumah tersebut sedang dikontrakkan kepada para pekerja kontruksi.
Meteran yang terpasang di rumah Syaifullah ini merupakan bagian dari program SPAM bantuan dari Pemerintah Pusat yang digelontorkan pada tahun anggaran 2020 lalu. Nilai anggarannya mencapai Rp 1,5 miliar. Adapun pengelola anggaran tersebut adalah Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Muaro Jambi.
Kasat Pol PP Muaro Jambi, Syaifullah saat dikonfirmasi terkait sambungan meteran air di rumahnya yang bertuliskan Program DAK Air Minum APBD Tahun Angaran 2020 tidak memberikan respon. Pesan singkat Whatsapp yang dikiriman Jambipers.com ke nomornya juga sama sekali tidak dibalas.
Penyimpangan Program SPAM Berawal Temuan DPRD Muaro Jambi
Amburadulnya pelaksanaan program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Jaluko, Muaro Jambi, sebelumnya telah terendus melalui kegiatan evaluasi dan monitoring yang dilakukan Anggota DPRD Muaro Jambi Dapil Jaluko pada awal 2021.
Ulil Amri Fraksi PAN, Zulkifli Fraksi Gerindra, Sukarman Bontet Fraksi Demokrat, Wiji Fraksi PKB, dan Sumarsen Purba Fraksi PDIP ketika itu turun ke Dapil untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Mereka kemudian mendapati adanya kejanggalan pada realiasasi program SPAM tahun anggaran 2020 khususnya untuk (SR MBR).
Ulil Amri dari Fraksi PAN Muaro Jambi mengatakan, dari hasil evaluasi dan monitoring tersebut, pihaknya mendapati proyek pengembangan jaringan perpipaan SPAM Unit Layanan Sungai Duren (DAK Reguler) tidak tepat sasaran. Pasalnya, proyek yang ditujukan untuk meringankan warga kurang mampu itu telah disalahgunakan dengan memberikan ke warga perumahan yang notabene pemasangan jaringan listrik dan air bersih merupakan tanggung jawab dari pihak pengembang.
“ Kita sangat sayangkan sekali proyek itu tidak tepat sasaran, seharusnya proyek itu untuk masyarakat kurang mampu, bukan untuk perumahan yang belum ada penghuninya. Perumahan yang tidak ada penghuninya dipasang meteran, sementara warga yang membutuhkan malah tidak dapat. Ini sangat luar biasa sekali lobiannya itu,” kata Ulil Amri.
Baca Juga: DPRD Muaro Jambi Sesalkan Sikap Kasat Pol PP yang Menerima Bantuan SPAM
Ulil menyebut, proyek SPAM ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Dinas PUPR Bidang Cipta Karya Muaro Jambi dipercaya untuk mengelolanya. Dengan program ini masyarakat kurang mampu akan terbantu. Dalam kondisi normal harga pemasangan sambungan air PDAM ini sekitar Rp1,2 Juta, sedangankan dengan adanya bantuan ini masyarakat hanya dibebankan biaya sebesar Rp120 ribu.
Ulil menyampaikan, dari hasil evaluasi di lapangan, dirinya beserta rombongan menemukan jika seluruh bantuan pemasangan air murah dari pemerintah pusat tidak diberikan pihak Cipta Karya Muaro Jambi kepada masyarakat yang membutuhkan. Program bantuan pemerintah pusat itu malah diborongkan kepada developer perumahan di wilayah Jaluko.
“Sejumlah 376 meteran PDAM itu semuanya sudah dipasang ke perumahan dan pihak Cipta Karya tidak berkoordinasi lagi dengan pihak PDAM Tirta Muaro Jambi, selain itu perumahan yang mendapat sambungan baru itu, belum di tempati manusia alias belum ada penghuninya,” katanya.
Menurut Ulil, seharusnya developer tidak perlu lagi mendapatkan subsidi meteran gratis. Karena developer telah memenuhi persyaratan terutama menyediakan listrik dan air bersih sendiri. “ Mereka sudah ada budgetnya sendiri, saya selaku dewan Dapil Jaluko sangat menyayangkan atas tindakan dan langkah-langkah yang diambil oleh Dinas PUPR Muaro Jambi Bidang Cipta Karya yang sama sekali tidak memperdulikan nasib masyarakat miskin,” ujarnya.
Untuk diketahui, Program peningkatan jaringan layanan air bersih perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Unit Pelayanan Sungai Duren bersumber dari DAK Reguler dengan pagu anggaran sebesar Rp1,5 Milyar. Proyek ini dimenangkan oleh CV Handil Sakti dengan nilai kontrak hasil negoisasi sebesar Rp1,4 Miliar.
Penulis: Raden Hasan Efendi
