Jambipers.com, Muaro Jambi – Pembangunan Lapas Kelas II A Jambi yang berlokasi di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Muaro Jambi, akan dikerjakan mulai tahun ini. Namun, pembangunan Lapas tersebut belum dilakukan secara menyeluruh. Pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) hanya membangun kantor teknis dan dapur untuk memulai tahapan pembangunan.
“ Untuk tahap awal ini, kita hanya membangun kantor teknis dan dapur. Karena untuk anggaran tahun ini kita belum memadai diberikan dari pusat, mungkin tahun 2022 nanti, mungkin ada anggaran tambahan untuk pembangunan keseluruhan dari bangunan Lapas Kelas II A Jambi,” kata Kepala Lapas kelas II A Jambi, Emanuel Harefa di sela-sela kegiatannya meninjau areal pembangunan Lapas di Desa Bukit Baling, Senin (8/2/2021).
Emanuel Harefa mengatakan, kegiatan peninjauan lahan Lapas yang dilakukannya bersama-sama dengan Kadis PUPR Muaro Jambi adalah bertujuan untuk memuluskan rencana pembangunan Lapas Kelas II A Jambi. Kebetulan kondisi tanah di lahan Lapas tidak merata sehingga dibutuhkan bantuan dari Pemda Muaro Jambi agar mengerjakan pemerataan lahan pada lokasi lahan Lapas tersebut.
“ Kegiatan kita hari ini, kita meminta bantuan dari Pemda Muaro Jambi untuk meratakan lahan tempat untuk pembangunan Lapas Kelas II A Jambi. Termasuk juga meminta membangun tembok keliling, kita meminta agar Pemda Muaro Jambi membantu untuk pembangunannya,” katanya.
Emanuel Harefa menyebut, Lapas Kelas II A Jambi yang akan dibangun di Bukit Baling memiliki kapasitas lebih besar dari Lapas Kelas II A Jambi yang berada di Kota Jambi. “ Kalau yang di Jambi kapasitasnya 218, kalau Lapas yang baru ini mungkin kapasitasnya di atas 500,” ujarnya.
Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan umum Muaro Jambi, Yultasmi mengatakan, kehadirannya bersama Kalapas Kelas II A Jambi di areal lokasi pembangunan Lapas tersebut guna menindaklanjuti permintaan dari Kalapas kepada Pemda Muaro Jambi untuk membantu pemerataan lahan serta membangun tembok keliling di lahan seluas 6 hektar tersebut.
” Kalau permintaan itu wajar, kami juga belum bisa melaksanakan kalau itu belum teranggarkan,” kata Yultasmi.
Yultasmi menyebut, untuk sementara pihaknya akan membantu untuk persiapan pemerataan lahan yang diperlukan untuk bangunan-bangunan utamanya saja.
“ Ya, penyiapan lahan, itupun sejumlah lahan yang diperlukan untuk bangunan-bangunan utama. Mungkin belum total semuanya, kami juga butuh bantuan APBD nanti, yang jelas sekarang itu jangan tertunda dulu la, maka kita suport apa yang diperlukan untuk tahap awal ini,” kata Yultasmi.
Yultasmi mengatakan, untuk meratakan lahan seluas 6 hektar tersebut tentu butuh dukungan anggaran. Karena anggarannya belum tersedia, maka Dinas PU akan melakukan pemerataan tanah sebanyak kebutuhan bangunan utama terlebih dahulu.
“ Kalau untuk bangunan fisik tentu prosesnya adalah melalui tahapan persetujuan APBD dululah,” kata Yultasmi.
Penulis: Raden Hasan Efendi
