Jambipers.com, Muaro Jambi – DPRD Muaro Jambi gelar sidang paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Muaro Jambi tahun anggaran 2020. Sidang paripurna ini digelar ruang sidang utama Gedung DPRD Muaro Jambi, Selasa (1/9/2020).
Sidang paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Muaro Jambi, Yuli Setia Bakti, didampingi Wakil Ketua I Agustian Mahir dan Wakil ketua II Ahmad Haikal, serta dihadiri para anggota DPRD Muaro Jambi. Sementara dari pihak eksekutif hadir Asisten I Najamudin mewakili bupati serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Muaro Jambi.
Sebanyak delapan fraksi yang ada di DPRD Muaro Jambi kemudian membacakan pemandangan umum fraksinya secara bergiliran. Fraksi PDI Perjuangan mendapat kesempatan pertama.
PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Usman Halik menyampaikan agar pemerintah daerah melakukan langkah-langkah persiapan dan perencanaan yang matang dan bersama-sama dengan legislatif melakukan pengawasan terhadap obyek pendapatan daerah, sehingga dapat secara optimal terealisasi untuk dapat digunakan pembiayaan pembangunan secara efektif dan efisien.
Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah, dalam kerangka ekonomi makro, diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah, yang lebih memberikan efek multiplier, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.
Berdasar pertimbangan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD Perubahan Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2020 sebesar Rp1,45 triliun.
Dalam rangka melakukan efektifitas anggaran, Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi perlu melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran kepada stakeholder dan masyarakat agar tidak berakibat pada kesalahan atau penyelewengan dalam laporan keuangan maupun lonjakan Silpa.
“ Pengawasan secara ketat itu sangat penting dilakukan mengingat pelaksanaan anggaran atau kegiatan tahun anggaran 2020 sempat tertunda karena refocusing APBD ditambah lagi waktu pelaksanaan yang semakin sempit,” kata Juru bicara PDI Perjuangan, Usman Halik.(adv)
