Jambipers.com, Muaro Jambi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi terus berupaya meningkatkan tata kelola aset daerah agar lebih tertib, transparan, dan optimal. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui proses pelelangan kendaraan dinas yang sudah masuk dalam daftar aset untuk dilepas.
Tercatat sebanyak 252 unit kendaraan dari berbagai jenis masuk dalam daftar rencana lelang. Aset tersebut terdiri dari kendaraan roda dua, mobil, hingga alat berat berupa excavator.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melakukan penataan dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), sehingga aset pemerintah dapat dikelola sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi daerah.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Muaro Jambi, Muhammad Farhan, mengatakan proses pelelangan kendaraan dinas tersebut saat ini masih berlangsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
“Untuk lelang kendaraan dinas dan aset lainnya saat ini masih berproses. Sejauh ini masih berproses di KPKNL,” ujar Farhan.
Dia menjelaskan, dari total sekitar 252 unit kendaraan yang masuk dalam daftar lelang, mayoritas merupakan kendaraan roda dua. Kendaraan tersebut selama ini tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Muaro Jambi.
“Jumlahnya kurang lebih ada 252 unit. Jenisnya beragam, ada kendaraan motor, mobil, bahkan ada juga excavator. Namun, memang mayoritas kendaraan roda dua,” jelasnya.
Farhan menambahkan, kendaraan yang akan dilelang masih berada di masing-masing OPD. Dengan demikian, proses penataan aset dilakukan secara menyeluruh terhadap kendaraan yang tersebar di berbagai perangkat daerah.
Saat ini, BPKAD terus mengikuti perkembangan tahapan lelang di KPKNL. Pemerintah daerah juga memastikan proses pelepasan aset tersebut berjalan berdasarkan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Semuanya tersebar di masing-masing OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi,” tandasnya.
Melalui proses lelang ini, Pemkab Muaro Jambi berharap pengelolaan aset daerah semakin tertib dan akuntabel. Penataan Barang Milik Daerah juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah. (fii)








