Sekda Batanghari Hadiri Sosialisasi Bawaslu Terkait Netralitas ASN Jelang Pemilu

oleh -
Sekda Kabupaten Batanghari M Azan
Sekda Kabupaten Batanghari M Azan.

Jambipers.com, Muara Bulian – Sekda Kabupaten Batanghari M Azan bersama sejumlah pimpinan OPD di lingkup Pemkab Batanghari menghadiri acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Acara digelar di Gedung Pemuda Muara Bulian, Senin (16/10/2023).

Ketua Bawaslu Kabupaten Batanghari Kaspun Nazir, S.hum M.hum dalam sambutannya mengatakan bahwa para ASN harus bersikap netral dan dilarang ikut dalam politik praktis dalam pemilihan legislative, pemilihan Presiden maupun pemilihan kepala daerah. “ASN harus netral,” katanya.

Pada penghujung sambutannya, Ketua Bawaslu menyinggung rendahnya tingkat kehadiran kepala OPD dalam menghadiri undangan Bawaslu. Dari sebanyak 17 kepala OPD yang diundang yang hadir ternyata cuma lima kepada OPD. “Ada 5 OPD yang hadir, itu laporan yang sampai ke saya ” kata Ketua Bawaslu Batanghari.

Laporan yang disampaikan Ketua Bawaslu ini ternyata berbeda dengan fakta yang ada di lokasi acara. Jumlah kepala OPD yang hadir lebih dari lima kepala OPD. Kepala OPD yang hadir saat itu sebanyak 9 orang. Masing-masing Kakan Kesbangpol, Inspektorat, Pol-PP, Dinas Perkim, DPMD, nTranaker, DPPKBP3A, Dinas Sosial, dan Dukcapil.

Menanggapi pernyataan Ketua Bawaslu, Sekda Batanghari M. Azan SH, saat menyampaikan sambutannya mengingatkan Ketua Bawaslu agar saling menghargai dan saling mengingatkan apabila ada kekeliruan dari kehadiran para OPD. “Karena kawan-kawan OPD ada tugas lain yang tidak bisa ditinggalkan,”terang Sekda.

Sekda juga menyebutkan bahwa Pemerintah Kabuoaten Batanghari sudah menyiapkan anggaran dari APBD untuk KPU dan Bawaslu. “Kalau untuk anggaran untuk Bawaslu sudah dipersiapkan Pemkab Batanghari,”tutup Sekda.

Di tempat yang sama, Sekretaris PDK saat ditemui di tempat acara membenarkan kalau diundangan Bawaslu tersebut memang tidak bisa diwakilkan. Namun, untuk angka atau jumlah kepala OPD yang dikatakan oleh Ketua Bawaslu tidak benar. “Mungkin yang memberikan laporan ke ketua salah, karena OPD yang hadir lebih dari apa yang disampaikan oleh ketua Bawaslu,”kata Ridwan Nur.(Sam)

No More Posts Available.

No more pages to load.