Jambipers.com, Muaro Jambi – DPRD Muaro Jambi melaksanakan Rapat Kerja I dalam rangka penyampaian pemandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, Selasa (1/11/2022).
Rapat kerja tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ahmad Haikal didampingi Sekwan Zakaria dan dihadiri Sekda Budhi Hartono, Anggota DPRD Muaro Jambi, Forkopimda, dan tamu undangan lainnya.
Setelah rapat kerja secara resmi dibuka pimpinan sidang, satu per satu fraksi yang ada di DPRD Muaro Jambi menyampaikan pemandangan umumnya.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya menyampaikan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.400.301.714.279,- atau naik 4,3 % (empat koma tiga persen) dibandingkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp.1.340.281.280.348,-
Fraksi PDI P mengapresiasi kenaikan pendapatan daerah Pemkab Muaro Jambi tahun anggaran 2023 dibanding tahun 2022, namun PDI-P melihat bahwa pada beberapa sektor pendapatan mengalami penurunan atau tetap. misalnya pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana target Pendapatan Asli Daerah pada APBD 2023 diproyeksi sebesar Rp.103.874.223.885,- atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan pada APBD murni tahun 2022 yakni sebesar Rp.106.488.649.552.
“Mengapa target Pendapatan Asli Daerah pada APBD tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan nilai PAD tahun anggaran 2022, mohon penjelasan,” kata juru bicara Fraksi PDI-P.
Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan bahwa salah satu fokus pembangunan yang diarahkan pada tema pembangunan tahun mendatang yakni percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Terkait tema tersebut Fraksi PDI-P mempertanyakan langkah-langkah konkret apa yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam penurunan angka kemiskinan, serta upaya apa yang akan dilaksanakan untuk menaikkan pendapatan warga miskin di Kabupaten Muaro Jambi?
Selain pertanyaan itu, masih banyak pertanyaan lain yang diajukan fraksi PDI-Perjuangan. Setidaknya ada 25 poin pertanyaan yang diajukan Fraksi PDI P terhadap Ranperda APBD Muaro Jambi tahun anggaran 2023.
Sementara itu, Fraksi PAN menyoroti terkait insentif kesejahteraan tenaga honor sekolah dan tenaga honor Puskesmas di Pustu maupun di RSUD agar dapat diakomodir pada APBD tahun 2023. Karena, masih banyak tenaga honor yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat di luar jumlah rencana P3K yang akan diterima tahun 2023.
Fraksi PAN juga meminta kepada TAPD dan OPD agar menyiapkan RKA dokumen dan data yang dibutuhkan sebelum perubahan dimulai, serta meminta saudara PJ Bupati untuk tidak mengizinkan kepala OPD ke luar kota selama jadwal perubahan.
Setelah seluruh Fraksi-fraksi menyampaikan pemandangan umumnya, Rapat Kerja DPRD Muaro Jambi kemudian diskors dan akan dilanjutkan pada Rabu (2/11/2022) dengan agenda jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi.(***)
