Komisi III DPRD Muaro Jambi Audensi dengan Perwakilah Guru Honorer

oleh -
Komisi III DPRD Muaro Jambi berfoto bersama dengan perwakilan guru honorer Pemkab Muaro Jambi.
Komisi III DPRD Muaro Jambi berfoto bersama dengan perwakilan guru honorer Pemkab Muaro Jambi.

Jambipers.com, Muaro Jambi – Komisi III DPRD Muaro Jambi  melaksanakan rapat pertemuan dengan perwakilan guru honorer Kabupaten Muaro Jambi. Rapat pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Muaro Jambi ini berlangsung di Ruang Rapat Gabungan.

Ketua Komisi III DPRD Muaro Jambi, Usman Halik ketika dikonfirmasi mengatakan jika kedatangan guru honorer tersebut untuk menyampaikan aspirasnya terkait rekrutmen PPPK. Para guru honorer tersebut berharap pemerintah daerah dan pusat dapat mengakomodir mereka sebagai tenaga PPPK.

Kedatangan mereka ingin menyampaikan aspirasi supaya pemerintah daerah dan pusat memprioritaskan mereka sebagai tenaga PPPK. Terutama semua guru yang terdaftar di Dapodik,” kata Usman Halik, Senin (26/07/2021).

Usman menyampaikan salah satu poin yang disampaikan guru honerer terkait  persyaratan PPPK yang mewajibkan latar belakang pendidikan linier. Hal tersebut menjadi kendala bagi sebagian guru. Sebab, ada di antara guru honor yang tidak linier.

“ Mereka ini ada yang sudah menjadi pegawai honor lebih dari belasan tahun. Bahkan ada yang di atas 20 tahun. Mereka ada sebagian yang terkendala karena latar belakang pendidikannya tidak linier,” sebut politisi PDIP ini.

Selaku wakil rakyat, lanjut Usman Halik, Komisi III mencoba menjelaskan bahwa Juklak dan Juknis terkait pengangkatan honorer tersebut dari pemerintah pusat.

” Kami menyampaikan bahwa itu Juklak dan Juknisnya dari pusat. Tapi kami juga menyampaikan kepada bupati untuk mengkaji masalah pegawai P3K tersebut. Jika ini sampai dibatalkan atas dasar tidak adil. kami menyampaikan semua pasti tidak akan adil,” terang Usman Halik.

Jika bicara masalah ketidak adilan dalam perekrutan tersebut, lanjut Usman Halik, guru yang linier akan merasa tidak adil jika itu rekrutmen dibatalkan.

”Guru linier akan merasa tidak adil jika dibatalkan. Mereka juga ingin memperbaiki nasib ekonomi. Mereka ingin menjadi pegawai yang berpenghasilan cukup. Namun, bagi yang tidak linier tentu merasa tidak adil jika perekrutan tetap dilaksanakan. Sebab, mereka tidak bisa ikut seleksi penerimaan. Padahal, mereka juga sudah mengabdi belasan tahun,” katanya.(***)

No More Posts Available.

No more pages to load.