Jambipers.com, Muaro Jambi – Minimnya perhatian Pemkab Muaro Jambi terhadap kesejahteraan para pegawai honorer maupun tenaga kerja sukarela (TKS) merupakan salah satu catatan penting yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan pada sidang paripurna DPRD Muaro Jambi yang berlangsung pada Kamis (16/7/2020) sore.
PDI Perjuangan melalui pendapat akhir fraksinya yang dibacakan Usman Halik berupaya mengingatkan Pemkab Muaro Jambi agar benar-benar memperhatikan nasib para tenaga honorer dan para TKS yang bertugas di Lingkup Pemkab Muaro Jambi.
Pemkab Muaro Jambi diharapkan dapat memberikan tambahan insentif supaya penghasilan para honorer maupun TKS meningkat.
Usai sidang paripurna, Usman Halik menjelaskan kepada wartawan terkait nasib para honorer dan TKS yang digaji di bawah kewajaran. Para honorer selama ini hanya mendapat insentif sebesar Rp6.000 per jam dengan rata-rata jam kerja dalam satu minggu 24 jam. Maka dalam waktu satu bulan para honorer itu hanya mendapat uang insentif sebesar Rp600 ribu.
“ Insentif yang mereka terima itu di bawah kewajaran untuk suatu perkerjaan yang mereka lakukan, menurut Kami, minimal mereka itu harus mendapat Rp1,5 juta per bulan,” katanya.
Usman Halik mengatakan, dalam pembahasan KUA-PPAS 2021, DPRD Muaro Jambi akan meminta kepada bupati Muaro Jambi dan Tim TAPD untuk menambah anggaran insentif para tenaga honorer berdasarkan tingkatan-tingkatannya. Permintaan itu dilakukan supaya tingkat kesejahteraan para honorer ke depan bisa berbanding lurus dengan beban tanggung jawab yang diberikan.
“ Jangan sampai kesejahteraan yang mereka terima tidak sebanding dengan tanggung jawab yang mereka berikan. Apalagi guru, mereka berdiri dari jam tujuh pagi hingga jam dua siang. Tenaga kesehatan juga demikian, yang mereka pertaruhkan itu nyawa orang dan kesehatan mereka. Tanggung jawab mereka sangat besar. Harus kita hargailah secara layak,” kata Usman Halik.
Penulis: Raden Hasan Efendi
